Analisis Peraturan Perundang-undangan
Analisis Peraturan Perundang-Undangan adalah proses pengkajian dan penilaian secara komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (existing). Proses ini menggabungkan penilaian normatif dan implementatif menggunakan metode tertentu (seperti Metode 6 Dimensi BPHN) untuk mengidentifikasi masalah hiperregulasi, disharmoni, maupun ketidakefektifan norma, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan regulasi di masa depan
Tentang Pelatihan Ini
Syarat Mendapatkan Sertifikat
Peserta wajib membaca seluruh isi modul hingga halaman terakhir. Progress membaca terpantau otomatis oleh sistem.
Jawab seluruh soal quiz dan raih nilai minimal 70 poin untuk lulus evaluasi.
Tulis ulasan dan beri penilaian bintang setelah menyelesaikan seluruh materi dan quiz.
Yang Akan Anda Pelajari
Ulasan Peserta
Anda dapat melihat ulasan dari peserta yang telah mengikuti pelatihan ini. Untuk memberikan ulasan, daftar dan selesaikan seluruh materi terlebih dahulu.
Selesaikan pelatihan ini untuk dapat memberikan ulasan dan membantu peserta lain.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan kebijakan bagi sumber daya manusia bidang hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan kebijakan, Kementerian Hukum menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.
Materi ini membekali peserta dengan kemampuan Menjelaskan Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek melalui pembelajaran perkembangan kekayaan intelektual secara umum, perkembangan kekayaan intelektual di bidang merek, dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip sejarah di bidang merek dan proses pendaftaran merek.
Transformasi administrasi kepegawaian di Indonesia kini beralih ke arah manajemen ASN berbasis sistem merit yang profesional dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh untuk memastikan efisiensi serta transparansi dalam setiap layanan kepegawaian.