Pelatihan Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami dan menerapkan kebijakan JDIHN serta menguasai teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar yang berlaku.
Detail Pelatihan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang
terintegrasi menjadi sangat krusial. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN) merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, cepat,
dan akurat.
Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan JDIH tersebut, diperlukan sumber daya
manusia (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki kompetensi teknis dan strategis. Pelatihan
ini dirancang untuk membekali para pengelola JDIH dengan standar pengolahan, teknis
penginputan, hingga strategi layanan literasi hukum agar kebermanfaatan sistem JDIH
dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Apa yang Akan Anda Pelajari
Adapun indikator keberhasilan dari pelatihan ini peserta dapat:
1. Menjelaskan arah kebijakan pengembangan SDM Aparatur Kemenkumham;
2. Menjelaskan pengelolaan JDIH dan Layanan Literasi Hukum;
3. Memahami Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Menerapkan Teknis Pengolahan Dokumen Hukum;
5. Mengimplementasikan Layanan Literasi Hukum;
6. Menyusun laporan dan evaluasi kinerja JDIH;
7. Membangun komitmen belajar peserta;
8. Menjelaskan kolaboratif dalam pengelolaan JDIH
Penyelenggara
Ulasan Peserta
Belum ada ulasan untuk pelatihan ini.
Pemeriksaan substantif permohonan paten merupakan pilar utama dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual yang menjamin kualitas invensi yang diberi perlindungan hukum. Secara ideal, seorang Pemeriksa Paten harus memiliki pola pikir pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan berbasis hukum. Pemeriksa diharapkan mampu menganalisis deskripsi dan klaim secara mendalam, serta menentukan indikasi patentabilitas yang meliputi kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri secara akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan pelaksanaannya.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah menegaskan pentingnya integrasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, SPBE tidak hanya menuntut ketersediaan infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga mensyaratkan adanya tata kelola dan manajemen SPBE yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Tata kelola SPBE berperan dalam memastikan bahwa kebijakan, kelembagaan, proses bisnis, serta pengawasan SPBE berjalan secara terarah dan selaras dengan tujuan organisasi, sementara manajemen SPBE berfungsi mengelola sumber daya, risiko, keamanan informasi, serta layanan SPBE secara efektif.
Pelatihan Teknis Dasar Pemeriksaan Merek