Pelatihan Teknis Dasar Pemeriksaan Paten
Pemeriksaan substantif permohonan paten merupakan pilar utama dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual yang menjamin kualitas invensi yang diberi perlindungan hukum. Secara ideal, seorang Pemeriksa Paten harus memiliki pola pikir pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan berbasis hukum. Pemeriksa diharapkan mampu menganalisis deskripsi dan klaim secara mendalam, serta menentukan indikasi patentabilitas yang meliputi kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri secara akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan pelaksanaannya.
Detail Pelatihan
Dalam praktiknya, proses pemeriksaan paten seringkali menghadapi tantangan
kompleks terkait penafsiran klaim dan analisis struktur deskripsi yang beragam. Tanpa
pembekalan teknis yang memadai, terdapat risiko ketidakkonsistenan dalam menilai
kesesuaian permohonan paten dengan aturan hukum yang terkait, baik dari sisi substansi
invensi seperti kejelasan penulisan klaim mandiri dan turunan maupun format penulisan.
Selain itu, keterbatasan keterampilan dalam menggunakan alat bantu pemeriksaan seperti
checklist format, hukum dan matriks klaim dapat menghambat kecepatan dan ketepatan
penyusunan laporan hasil pemeriksaan substantif yang objektif.
Apa yang Akan Anda Pelajari
Adapun indikator keberhasilan dari pelatihan ini peserta dapat;
1. Menjelaskan peran dan tanggung jawab Pemeriksa Paten;
2. Memahami deskripsi paten secara sistematis;
3. Menganalisa dan menentukan klaim paten sebagai klaim produk, klaim proses, klaim
mandiri dan klaim turunan;
4. Mengidentifikasi indikasi kebaruan, langkah inventif, dan penerapan dalam industri, dan;
5. Menilai kesesuaian permohonan paten dengan aturan hukum terkait Permohonan Paten secara objektif.
Penyelenggara
Materi
Ulasan Peserta
NOVI MARIA PORSIANA
sudah baik
ARIF ZUNAN AFANDI
-
Pelatihan Teknis Dasar Pemeriksaan Merek
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah menegaskan pentingnya integrasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasinya, SPBE tidak hanya menuntut ketersediaan infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga mensyaratkan adanya tata kelola dan manajemen SPBE yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Tata kelola SPBE berperan dalam memastikan bahwa kebijakan, kelembagaan, proses bisnis, serta pengawasan SPBE berjalan secara terarah dan selaras dengan tujuan organisasi, sementara manajemen SPBE berfungsi mengelola sumber daya, risiko, keamanan informasi, serta layanan SPBE secara efektif.
Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami dan menerapkan kebijakan JDIHN serta menguasai teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar yang berlaku.