EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, sebagai bagian dari mandat nasional transformasi digital birokrasi, berkomitmen mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama mewujudkan Smart Governance yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Pada tahun 2026, penyelenggaraan SPBE difokuskan pada penguatan infrastruktur jaringan, mitigasi risiko keamanan siber, dan optimalisasi aplikasi layanan mandiri, sehingga disusunlah laporan evaluasi individu ini untuk memberikan gambaran objektif atas capaian, kendala, dan kondisi eksisting SPBE, sekaligus memenuhi kewajiban pemantauan dan evaluasi berkala, menyediakan data dukung bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan SPBE, serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut guna meningkatkan indeks SPBE ke depan.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat telah menerbitkan 6 SOP teknis yang mencakup layanan publik dan internal (Buku Tamu Elektronik, SILANOK, Pengelolaan Akun Cloud, Pemeliharaan Jaringan, Penanganan Gangguan Hardware, dan Teleconference); mengoptimalkan Tim TI yang terdiri atas Pranata Komputer dan Pengolah Data untuk penanganan kerentanan sistem; memodernisasi topologi jaringan melalui 3 switch hub yang terhubung ke backbone Ruang Server Utama serta klaster server Rackmount dan Tower; melakukan screening keamanan terhadap 70 unit perangkat kerja pegawai menggunakan skrip PowerShell dan validasi VirusTotal yang berhasil mengidentifikasi dan menangani 2 perangkat terinfeksi malware sekaligus mengungkap penggunaan luas perangkat lunak bajakan (44 lisensi Office dan 34 Nitro PDF crack); memanfaatkan 9 aplikasi pusat seperti AHU Online, Simpeg, dan Sumaker untuk layanan administrasi lintas fungsi; mengembangkan 5 aplikasi inovasi lokal (SILANOK, Penomoran Surat, Peminjaman Ruangan, Buku Tamu Elektronik, dan JDIH Kanwil Kalbar) untuk menutup celah kebutuhan teknis; serta menyusun Formulir Manajemen Risiko SPBE secara berkala berdasarkan laporan anomali siber ke Pusdatin.