EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pola kerja konvensional menuju pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi. Transformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
Penyelenggaraan SPBE secara nasional memiliki landasan utama melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut mengatur bahwa SPBE diselenggarakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Implementasi SPBE tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi informasi, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, antara lain tata kelola, manajemen, layanan, data, sumber daya manusia, keamanan informasi, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
Dalam lingkungan Kementerian Hukum, penyelenggaraan SPBE juga memiliki landasan khusus melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum agar pelaksanaan transformasi digital dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebijakan nasional.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai bagian dari Kementerian Hukum memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan hukum berbasis digital. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian dari proses administrasi, pengelolaan data, komunikasi, koordinasi, serta pemberian layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.
Namun demikian, implementasi SPBE tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya perangkat teknologi atau penggunaan aplikasi digital. Efektivitas SPBE perlu dilihat secara menyeluruh dari aspek tata kelola dan manajemen, integrasi layanan, pengelolaan data, kompetensi sumber daya manusia, keamanan informasi, manajemen risiko, manajemen perubahan, serta kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPBE telah berjalan dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan.
Evaluasi tersebut menjadi semakin penting dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang memberikan arah dalam pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pemerintah digital. Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, menemukan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan mengidentifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan SPBE, serta melakukan gap analysis terhadap aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Melalui evaluasi implementasi SPBE ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, sekaligus menjadi bahan masukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan SPBE pada unit kerja, serta menilai kesesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan SPBE.
Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan peningkatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan pengembangan SPBE secara berkelanjutan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
2. Tujuan
a) Mengidentifikasi kondisi aktual implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
b) Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan dalam penyelenggaraan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
c) Melakukan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi implementasi SPBE saat ini dengan kondisi yang diharapkan;
d) Mengidentifikasi permasalahan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
e) Merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen SPBE; dan
f) Menyusun rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.