OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SPBE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR

Transformasi digital pemerintahan menempatkan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai enabler utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang efektif.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE. Dalam kerangka tersebut, infrastruktur SPBE menjadi
fondasi bagi berjalannya sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,
serta perangkat integrasi.
Di lingkungan Kementerian Hukum, penyelenggaraan SPBE dipertegas melalui Peraturan
Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Regulasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan tata kelola
SPBE dan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum. Sementara itu, Peraturan
Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 menggeser evaluasi menuju Kinerja Pemerintah
Digital yang semakin berorientasi pada kemanfaatan, kualitas layanan, dan kepuasan
pengguna.
Pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, pemanfaatan
aplikasi dan layanan digital telah menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari. Akses
terhadap aplikasi kementerian, layanan administrasi internal, rapat daring, pertukaran
dokumen elektronik, pengelolaan data, dan komunikasi kedinasan membutuhkan jaringan
yang stabil, aman, dan tersedia pada area kerja yang membutuhkan.
Berdasarkan identifikasi awal untuk kebutuhan praktik pelatihan, masih terdapat beberapa
area/ruangan yang mengalami kualitas koneksi yang belum optimal. Selain itu, pengelolaan
jaringan masih perlu diperkuat melalui pemetaan cakupan, pengelolaan kapasitas, penggunaan
koneksi kabel pada perangkat prioritas, monitoring proaktif, dokumentasi topologi, serta
pemeliharaan berkala. Pernyataan ini merupakan baseline kerja untuk evaluasi dan bukan hasil
audit teknis formal.
1

2

Literatur juga menempatkan infrastruktur jaringan sebagai faktor penting dalam egovernment.

Penelitian Barakat, Md Ali, dan Alyasiri (2026), menunjukkan bahwa desain
jaringan institusi yang terstruktur dapat meningkatkan throughput dan menurunkan delay
untuk mendukung kebutuhan e-government. Penelitian Simbolon dan Guntoro (2025)
menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat bergantung pada infrastruktur jaringan
komputer yang kuat. Penelitian terbaru di Kalimantan Utara juga menemukan infrastruktur
jaringan sebagai determinan dominan efektivitas SPBE (Imelda & Luthfi, 2026).
Atas dasar tersebut, evaluasi ini mengambil tema “Optimalisasi Infrastruktur Jaringan
dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Timur” sebagai upaya mengidentifikasi kondisi, kesenjangan, serta langkah
perbaikan yang dapat dilaksanakan secara bertahap.