EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

Latar Belakang
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat telah menerapkan SPBE melalui pembentukan tim, pemanfaatan aplikasi kementerian, pengembangan inovasi digital, penguatan infrastruktur, serta pengamanan perangkat TIK. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya koordinasi dan dokumentasi, keterbatasan SDM TIK, penggunaan perangkat lunak tidak berlisensi, belum tersedianya inventaris khusus aset TIK, serta layanan yang masih didominasi oleh kunjungan langsung. Oleh karena itu, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kondisi penerapan SPBE dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Tujuan
Evaluasi implementasi SPBE bertujuan untuk:
Mengetahui kondisi penerapan SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.
Mengidentifikasi kesenjangan dalam aspek kebijakan, SDM TIK, aplikasi, infrastruktur, keamanan informasi, data, aset TIK, dan layanan.
Menyusun rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE secara berkelanjutan.
Implementasi Aksi Nyata yang Telah Dilakukan

Aksi nyata yang telah dilaksanakan meliputi:
Membentuk Tim Koordinasi SPBE dan Tim Teknologi Informasi sebagai unsur pengelola dan pelaksana SPBE di kantor wilayah.
Menyusun SOP sebagai pedoman awal dalam pelaksanaan layanan, penggunaan aplikasi, pembagian tugas, dan penanganan kebutuhan pengguna.
Memanfaatkan sembilan aplikasi kementerian dan mengembangkan lima inovasi digital wilayah, yaitu SILANOK, Cloud Kalbar, Aplikasi Penomoran Surat, Buku Tamu Elektronik, dan Sikeren.
Memperbarui topologi jaringan dengan tiga switch yang tersebar di tiga lantai dan terhubung melalui jaringan backbone ke ruang server utama.
Mengoptimalkan pengelolaan server internal menggunakan server rackmount dan server tower.
Menyusun formulir Manajemen Risiko SPBE secara berkala sebagai tindak lanjut atas laporan anomali siber.
Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap 70 perangkat, terdiri atas 22 komputer, 44 laptop, dan 4 tablet. Hasil pemeriksaan menunjukkan 68 perangkat dalam kondisi bersih dan 2 perangkat terindikasi berbahaya.
Menangani perangkat yang terinfeksi dengan menonaktifkan layanan Windows yang berbahaya, menghapus layanan yang tidak sah atau mencurigakan, serta membersihkan aplikasi bajakan.
Mengelola data melalui berbagai aplikasi dan media penyimpanan untuk mendukung pelaksanaan tugas, penyusunan laporan, pengambilan keputusan, dan pelayanan.
Melaksanakan pengelolaan aset TIK melalui mekanisme Barang Milik Negara, meskipun pencatatannya masih tergabung dengan aset non-TIK.