Evaluasi Implementasi SPBE Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

Era disrupsi digital menjadikan teknologi informatika dan telekomunikasi sebagai hal yang
sangat signifikan tidak hanya dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dalam hal perkembangan
ekonomi negara.
Pemerintahan digital merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital.
Sudah saatnya seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi
mewujudkan sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya tidak lain ialah
mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh
masyarakat.
Di era perkembangan teknologi ini, transformasi digital menjadi sebuah proses yang harus
dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengoptimalkan proses bisnisnya. Organisasi
membangun teknologi digital dan inovatif untuk membuat perubahan budaya dan operasional
yang beradaptasi lebih baik untuk mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas.
Lebih dari itu, digitalisasi juga telah menjadi suatu hal yang krusial. Jika sebelumnya digitalisasi
merupakan nilai jual bagi organisasi, kini digitalisasi menjadi suatu keharusan yang wajib untuk
dilaksanakan.
Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital yang disebut sebagai Governance
4.0 diwujudkan melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip data driven government.
Sebagai aktualisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel,
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka memberikan ruang bagi
warga negara untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, pemerintah menetapkan kebijakan
tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional
melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada para
Pengguna SPBE. Salah satu contoh nyata dari SPBE pada instansi pemerintah adalah penggunaan
aplikasi-aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi dalam
menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

Kementerian Hukum sendiri telah menetapkan kebijakan terkait tata kelola dan manajemen
SPBE melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum.
Setelah dilakukan inventaris ada sebanyak 5 (lima) aplikasi yang dibangun dan dikembangkan
secara mandiri oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Sebagai seorang Analis
Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa
Tengah, penulis menyoroti secara khusus dua aplikasi utama yang memiliki keterkaitan erat
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Kedua aplikasi tersebut
adalah (HAI PENENGAH) yang dibangun dan dikembangkan secara mandiri oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah dan (TEMANS) Sistem Ambil Nomor Surat. Kedua sistem
tersebut hadir sebagai aplikasi internal yang mendukung percepatan penyampaian informasi,
pelaporan pencapaian kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian.
Kedua aplikasi ini menjadi instrumen krusial bagi penulis dalam menjalankan peran sebagai analis
SDM.
Untuk mengetahui apakah teknologi informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi sumber daya manusia, dan pemberian layanan
kepada publik, dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.